LPSE WONOGIRI

Data-data Penyedia yang Dibawa Ketika Roaming

Pada awal perancangan sistem Agregasi Data Penyedia, kami rencanakan bahwa seluruh informasi kualifikasi (ijin usaha, akta, pajak, neraca, dll) akan dibawah ketiga roaming. Namun ketiga sampai pada perancangan teknis, kami putuskan bahwa informasi kualifikasi tidak disertakan ketika roaming.Berikut ini sebagai ilustrasi:

1. Penyedia terdaftar di LPSE Kab. Wonogiri dan telah mengisi data-data kualifikasi di sana.
2. Penyedia roaming ke LPSE Kemkeu. Ketika login perdana atau mengikuti lelang, data-data kualifikasi harus di-copy dari LPSE Kab. WONOGIRI ke LPSE Kemkeu. Hal ini memerlukan bandwidth di kedua LPSE.
3. Ketika mengikuti lelang di LPSE Kemkeu, penyedia menambah data kualifikasinya. Nah, penambahan data kualifikasi di LPSE Kemkeu ini apa diteruskan juga di LPSE Kab. WONOGIRI?
4. Jika data diteruskan, akan terjadi transfer data dari Kemkeu ke Kab. Wonogiri. Data ini mungkin cukup besar jika berisi data hasil scan (ijin usaha, pajak, dll). Apakah update data kualifikasi penyedia tersebut diteruskan pula di LPSE-LPSE lain?
5. Jika data tidak diteruskan dari Kemkeu ke Kab. WONOGIRI, berarti harus ada tempat menyimpan data-data kualifikasi tersebut secara nasional; artinya di LKPP. Pilihan ini menimbulkan banyak konsekwensi di LKPP karena harus menyimpan data kualifikasi seluruh LPSE. LKPP harus menyediakan diskspace cukup besar dan yang paling mahal adalah bandwidth internet.LKPP akan menjadi central repository data kualifikasi; lebih tepatnya heavy central repository.
6. Heavy Central repository ini bertentangan dengan konsep LPSE yang terdesentralisasi. Selain itu, memerlukan biaya besar untuk bandwidth dan storage.
7. Bagaimana seandainya di waktu yang bersamaan penyedia login dan update data kualifikasi di 2 atau lebih LPSE? Terdapat kompleksitas tersendiri untuk menentukan data mana yang paling baru (baik itu pada poin #4: diteruskan maupun poin #5: tidak diteruskan). Sinkronisasi data tidak mungkin real time ke central repository (poin #5) apalagi ke seluruh LPSE (poin #4). Sistem tidak dapat mendeteksi duplikasi data dari banyak LPSE. Misalkan di 2 LPSE, penyedia sedang mengisikan data pajak untuk pajak bulan yang sama. Ketika terjadi sinkronisasi, duplikasi data akan menjadi tugas penyedia untuk menentukan mana data yang paling valid. Hal ini akan menjadi pekerjaan berat. Kami fikir, mereka pasti akan memilih mengisi ulang data kualifikasi daripada harus memilah-milah data ganda.

Dengan pertimbangan kompleksitas sistem, biaya operasional, integritas data, waktu dan biaya pengembangan, maka kami putuskan untuk tidak menyertakan dokumen kualifikasi ketika roaming. Data yang berlalu-lalang antar-LPSE ketika roaming hanya informasi dasar penyedia (NPWP, alamat, email, no telepon, dsb) sehingga berukuran sangat kecil (kurang dari 10 KB). Data-data ini dapat disimpan di central repository di LKPP (light central repository). Konsekwensinya adalah penyedia barang dan jasa harus mengirim data kualifikasi di setiap LPSE ketika akan mengikuti lelang seperti proses yang berlaku selama ini.

berkaitan/sumber :  INI DIA