“Saya merasa keberatan bila suatu proyek
ditangani oleh tenaga ahli dari luar negeri,” tegas Menteri PU saat menghadiri
perayaan HUT Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) ke – 37, Selasa malam di
Jakarta.
Turut hadir dalam perayaan itu, Sekjen PU,
Agoes Widjanarko, Dirjen Bina Marga, Djoko Muryanto dan Kepala Badan Pembinaan
Konstruksi, Kementerian PU Bambang Guritno.
Dicontohkan, Proyek Suramadu dan Waduk Jatigede
adalah bukti proyek besar yang tenaga kerja dan tenaga ahlinya dari dalam negeri.
Menyikapi permintaan Ketua Umum AKI, Sudarto terkait dengan bantuan pihak
perbankan Menteri PU menyatakan bahwa masalah itu sudah ada aturan tersendiri.
Para menteri hanya dapat menghimbau mereka.
Sudarto mengharapkan pemerintah terus
memberikan dukungan bagi kemudahan mendapatkan modal pinjaman perbankan.
Pasalnya, sejak 37 tahun organisasi ini dibentuk hingga saat ini tetap konsisten
dengan tujuan awal yakni menjadi organisasi yang mengedepankan profesionalisme
para anggotanya di bidang usaha jasa konstruksi.
“Kini anggota AKI menjadi pemain utama bidang
konstruksi yang mendominasi pasar konstruksi nasional dan berkiprah sebagai
Kontraktor Utama/Sub Kontraktor yang bermain di Luar Negeri,” tuturnya.
Tahun ini (2010) AKI menargetkan bisa meraih
kontrak hingga mencapai Rp 100 Triliun atau sekitar 80% dari market share
konstruksi sipil dimana Rp 38 Triliun diantaranya hasil kerja dari Kontraktor
BUMN, tambahnya.
Pasar
konstruksi pada tahun ini sudah mulai pulih meskipun masih harus ada terobosan
dari pemerintah di bebragai regulasi. Pasar konstruksi yang dituju anggota AKI
itu terdiri dari proyek bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi.
Kepada Menteri PU Sudarto juga meminta menjadi
fasilitator kepada Departemen SDM, BP Miigas dan PLN terkait dengan kemudahan
dan keberpihakan perbankan kepada calon investor anggota AKI.
Kepada anggotanya Sudarto mengingatkan agar
terus berjuang khususnya dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara maju
sektor konstruksi di era perdagangan bebas. Menurutnya, perdagangan bebas tidak
bisa dihindari dan harus dihadapi oleh pelaku usaha sektor konstruksi.
“Pelaku jasa konstruksi asing merupakan ancama
terberat dalam persaingan di dalam negeri. Disisi lain, peluang untuk ekspansi
ke luar juga terbuka lebar,” tegasnya.
Terlebih tahun ini, Pemerintah Indonesia akan
menandatangani China Asean Free Trade Agreement (Ca-FTA). Disusul
dengan perjanjian dengan Pemerintah India dan negara lain. Peningkatan mutu dan
efisiensi agar mampu bersaing harus diciptakan. Sementara itu, pengalaman pasar
domestik bisa menjadi nilai tambah anggota AKI dibanding pesaing kita,
tambahnya.
Dalam proses penyusunan Perpres (Peraturan
Presiden RI No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) AKI telah
membantu memberikan masukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP khususnya pada butir peraturan yang mungkin merugikan
kontraktor Nasional.
Masuknya perusahaan asing yang ingin beroperasi
di Indonesia AKI mengajukan beberapa usulan yakni dalam bekerjasama dengan
perusahaan nasional, baik kemitraan modal/saham (joint venture) maupun (joint
operation) kepemilikan saham perusahaan asing maksimun 55%.
Kemitraan tersebut (joint venture dan joint
operation) tidak boleh memperoleh preferensi harga. Dalam kemitraan, Perusahaan
asing juga diwajibkan menyiapkan jaminan dari perusahaan induk bila akan
mengikuti tender lokal. Sudarto mengaku, hambatan yang dihadapi saat ekspansi
ke Luar Negeri selama ini terdiri aturan negara ybs (National treatment),
pendanaan dari perbankan, dukungan kelembagaan dan pajak berganda
Suatu negara biasanya merekrut tenaga kerja
dan tenaga ahli dari negara bersangkutan. Disisi lain, penerapan kualifikasi
professional terkadang sulit dipenuhi oleh tenaga kerja kita, papar Sudarto.
Kendala lain, Perusahaan Kontraktor Indonesia, sulit memperoleh pendanaan dari
perbankan nasional. Sekalipun dapat, bunganya sangat tinggi, sehingga tidak
kompetitif.
Dikatakan, kelemahan kontraktor nasional sering
diakibatkan antara lain terbatasnya tenaga bidang quantity surveyor yang
memiliki sertifikat internasional. Sulit memahami isi kontrak (terkait bahasa)
dan sulit menghadapi gangguan cuaca dan culture shock di Luar Negeri. “Ke depan,
kendala ini harus dipecahkan pemerintah khususnya dalam hal pembinaan,” pinta
Sudarto.
Untuk mengantisipasi terjadinya perusahaan
kontraktor Swasta yang tidak dapat menyelesaikan proyeknya di Luar Negeri,
sehingga merusak citra Kontraktor Nasional, AKI mengusulkan perlunya wajib
mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari pemerintah bagi perusahaan
kontstruksi yang akan menggarap proyek di luar negeri.
Sudarto
berharap, untuk penetrasi pasar konstruksi di luar negeri, para kontraktor
selain mendapatkan dukungan pemerintah, juga perlu dukungan industri konstruksi
dan juga dari perbankan. Dengan demikian akan tercipta Indonesia in corporate
di bidang konstruksi, jelasnya.
Perayaan HUT dimeriahkan dengan acara
penganugrahan penghargaan AKI AWARD sebagai bentuk apresiasi kepada
anggota AKI yang berprestasi sekaligus diisi kegiatan halal bihalal.
Kontraktor yang memperoleh
AKI Awards diantaranya PT Adhi Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk PT Total Bangun
Persada Tbk, PT pembangunan Perumahan Tbk, dan PT Bangun Tjipta Persada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar