Pertama-tama,
Saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2015 pada pembaca blog ini. Semoga
tahun ini akan menjadi tahun yang lebih semangat, dan penuh berkah bagi
kita. Semoga 2015 adalah juga tahun awal yang hebat bagi industri
konstruksi Indonesia seperti yang akan saya ceritakan pada posting
perdana awal tahun kali ini.
Banyak peristiwa yang terjadi melintasi
2014. Hiruk-pikuk Pilpres, kenaikan BBM, hingga ditutup dengan
hiruk-pikuk musibah kecelakaan pesawat yang menimpa AirAsia QZ8501 di
penghujung akhir tahun. Begitu pula dengan perkembangan terkait proyek
di Indonesia. Mulai dari tarik-ulur pembangunan Jembatan Selat Sunda,
hingga rencana pelaksanaan proyek infrastruktur yang terkesan masif yang
menjadi prioritas pemerintahan baru Jokowi – JK.
Sebenarnya, tak salah jika pemerintah
mengusung program andalan percepatan infrastruktur. Salah satu
indikatornya adalah ketertinggalan Indonesia bahkan di ASEAN sekalipun
dalam hal infrastruktur.
Sebagai negara yang berangan-angan ingin
menjadi Macan Asia dalam hal ekonomi, Infrasruktur Indonesia berada
dalam peringkat 64 dari 148 negara dan peringkat 5 dari 9 negara ASEAN.
Indonesia bahkan sudah kalah dengan Thailand dan Vietnam. Indonesia
seperti lelap tertidur ketika yang lain begitu aggresif. Dampaknya,
hutang infrastruktur yang harus dibangun demi menggapai asa begitu
banyaknya.
Industri konstruksi jelas akan terangkat
perannya dalam pembangunan Indonesia setidaknya dalam lima tahun ke
depan. Beban yang ditumpukan akan jauh lebih besar dari tahun-tahun
sebelumnya akibat dari banyaknya rencana proyek infrastruktur yang harus
segera dikerjakan. Dari sumber Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berikut adalah sebagian
rencana pembangunan infrastruktur pemerintah dan sedikit penjelasannya :
- Proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang diwacanakan pemerintah
dalam lima tuhn ke depan untuk mengatasi krisis listrik nasional. Ini
setara 70 proyek per tahun pembangkit listrik kapasitas 100 MW dimana
diperkirakan per satu proyek 100 MW akan menelan biaya sekitar 1,5
Triliun. Padahal kontraktor EPC di Indonesia yang kategori mampu
melaksanakan mungkin tidak lebih dari 10 kontraktor dimana tiap
kontraktor mungkin hanya sanggup melaksanakan proyek ini per tahun
sekitar 3-5 proyek secara bersamaan. Padahal durasi pelaksanaan satu
proyek ini rata2 adalah sekitar 2 tahun. Secara kasar, kapasitas
kontraktor Indonesia adalah sekitar 25% saja.
- Pembangunan 2.650 km jalan baru, konstruksi jalan tol sepanjang
1.000 km, dan pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Khusus jalan tol
saja, Indonesia hanya memiliki 900 km sd 2014 dengan kecepatan
pembangunan adalah 30 km / tahun. Jika target 1000 km adalah untuk 5
tahun, maka target per tahun menjadi 200 km. Terlepas dari masalah
lahan, social, dan birokrasi, kontraktor nasional yang mampu
melaksanakan jalan tol pun tidak banyak. Mereka harus dipaksa
meningkatkan produktifitas pengerjaan jalan tol hampir 7 kali lipat.
- Di sektor udara, akan dibangun 15 bandara baru, pengadaan 20 pesawat
perintis, dan pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di enam
lokasi. Pembangunan bandara baru umumnya juga terhadap oleh masalah
lahan dan atau justru tetap harus beroperasinya bandara eksisting. Untuk
membangun satu bandara yang cukup besar, kontraktor besar harus joint
operation. Jika ada 15 bandara baru dalam lima tahun, maka setidaknya
ada 3 bandara per tahun. Ini masih cukup realistis jika tanpa proyek
infrastruktur lainnya.
- Di sektor pelabuhan, pemerintah harus membangun 24 pelabuhan baru.
Selain diprogramkan pengadaan 26 kapal barang perintis, dua kapal
ternak, 500 unit kapal rakyat, dan 50 kapal penyeberangan perintis.
Kontraktor yang mampu untuk mengerjakan pelabuhan ukuran menengah hingga
besar juga tidak banyak. Dengan durasi pengerjaaan rata2 sekitar 3
tahun dan jumlah kontraktor besar yang mampu hanya kontraktor besar
pelat merah, maka jelas akan overload.
- Pembangunan 3.258 km jalur kereta api di Jawa, Sumatera, Sulawesi,
dan Kalimantan. Jalur-jalur itu terdiri atas 2.159 km jalur kereta api
antar kota dan 1.099 km antar provinsi. Target pembangunan per tahun
menjadi 652 km. Perlu diketahui bahwa total panjang jalur rel kereta api
Indonesia sd 2014 adalah 7583 km yang mulai dibangun sejak pra
kemerdekaan yaitu 1864 atau sudah 150 tahun. Kecepatan pembangunan
menjadi 50,6 km/tahun. Sehingga perlu peningkatan produktifitas hingga
hampir 13 kali.
Beberapa rencana massif infrastruktur di atas saja, kontraktor nasional akan terjengal-jengal. Tapi masih ada yang lain, yaitu :
- Sektor pertanian. Rencana pemerintah akan membangun 30 waduk baru
dan 33 PLTA, 1 juta hektare jaringan irigasi, dan rehabilitasi 3,3 juta
hektare jaringan irigasi.
- Di sektor energi, pemerintah menargetkan pembangunan dua kilang
minyak berkapasitas produksi 2×300 ribu barel, perluasan kilang minyak
di Cilacap dan Balongan.
- Di sektor teknologi ada pembangunan jaringan pitalebar (broadband) untuk menjangkau selauruh daerah.
- Di bidang properti, pemerintah akan membangun rusunawa 5.257 twin
blok, bantuan stimulan swadaya 5,5 juta rumah tangga. Ada juga
penanganan kawasan kumuh 37.407 hektare, dan fasilitas kredit perumahan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk 2,5 juta rumah tangga.
- Proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di perkotaan sebanyak 21,4
juta sambungan rumah dan 11,1 juta sambungan rumah di pedesaan.
Total biaya infrastruktur pemerintahan
baru mencapai 6500 triliun dalam lima tahun atau sekitar 1300 triliun
per tahun. Dari aspek biaya tersebut, saya mencoba membuat
hitung-hitungan sederhana terkait kapasitas kontraktor nasional sebagai
berikut :
- Perkembangan anggaran infrastruktur Indonesia sejak tahun 2011 sd
2014 berturut-turut adalah 145 T, 177 T, 184 T, dan 206 T. Nilai ini
memiliki pertumbuhan 42% dalam 3 tahun atau rata2 sekitar 14% / tahun.
- Swasta dianggap berperan 40% terhadap total. Sehingga swasta berkontribusi sekitar 140 T pada 2014.
- Total kapasitas kontraktor nasional menjadi 346 T / tahun pada tahun 2014.
- Anggaran infrastruktur Indonesia tersebut dianggap sebagai acuan
dalam menghitung kapasitas kontraktor nasional dengan tingkat penyerapan
diasumsikan sebesar 80% dan keseluruhan dikerjakan oleh kontraktor
nasional Indonesia (BUMN dan Swasta). Sehingga kapasitas kontraktor
nasional pada 2014 adalah 80% x 346 T = 277 T. Digenapkan menjadi
sekitar 300 T/tahun.
- Pertumbuhan normal konstruksi nasional dianggap rata2 15%. Sehingga
kapasitas kontraktor nasional pada 2015 menjadi mendekati 345 Triliun.
- Rasio pemenuhan kapasitas kontraktor nasional terhadap program
percepatan infrastruktur pemerintah menjadi 345 T / 1300 T = +/- 26,5%
Lantas bagaimana sisanya atau cara
memenuhinya? Apakah akan kita biarkan kontraktor luar mengambil peran
ini dengan dasar MEA? Inilah tahun HEBAT bagi industri konstruksi
nasional yang harus disertai rencana strategis yang matang yang mejadi
peluang sekaligus tantangan bagi pelaku konstruksi Indonesia. Hal ini
karena kualitas infrastruktur kitapun masih tertinggal.
Pembahasan di atas baru sebatas kapasitas kontraktor nasional. Kita masih harus memikirkan hulu ke hilir yang lain seperti :
- Ketersediaan material utama yaitu semen, besi, batu, pasir, dan kayu. Naik hampir 4x lipat jelas bukan perkara gampang
- Ketersediaan tukang yang terkesan sepele, namun sekarang saja sudah terasa kurang
- Kemampuan pengelolaan oleh Owner dan konsultan
- Pendanaan 1300 T butuh perbaikan dimana-mana
- Ketersediaan lahan dan termasuk problem sosial serta antisipasi dampak lingkungan
- Regulasi yang masih kurang mendukung
- Transportasi yang masih mahal dan kurang
- Risiko kurs yang masih menghantui jika harus belanja modal besar dengan import
- Dll
Well, ini bukan pekerjaan mudah. Perlu
rencana dan kerjasama HEBAT mulai tahun baru 2015. Bersiaplah
menyongsong TANTANGAN BESAR demi MEMBANGUN NEGRI !
Sumber :
klik
